Sekjend Kominfo : "ASN harus Ikut dalam jaga Negara, patuh dan taat pada UUD 45 dan Pancasila" - Tibelat News

Sekjend Kominfo : “ASN harus Ikut dalam jaga Negara, patuh dan taat pada UUD 45 dan Pancasila”

ASN harus ikut jaga negara patuh pada UUD 45 dan Pancasila

foto sumber kominfo.go.id

Tanggerang, Tibelat.com –Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga negara dengan taat kepada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

“Yang menjaga negara ya kita ASN. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ambil bagian untuk menjaga negara ini,” katanya dalam Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan ber-PNS di Tangerang, Banten, Selasa (19/11/2019). 

Menurut Sekjen Niken, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Dalam UU tersebut diatur bahwa kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI,” paparnya. 

Dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Kominfo juga menjelaskan tentang tingginya minat masyarakat untuk menjalani profesi sebagai PNS saat ini. Menurutnya, perbandingan penerimaan CPNS di tahun 2018 adalah 1:30.

“Kita yang sudah duduk sebagai PNS patut bersyukur. Tahun 2018 ketika pemerintah membuka lowongan bagi CPNS, yang daftar lebih dari empat juta sementara yang diterima 180 ribu. Sekarang tidak ada lagi model dititipkan siapa?” katanya.

Sekjen Niken juga mengimbau PNS untuk netral dalam Pemilihan Umum/Presiden/Wakil Daerah/Wakil Rakyat, serta melarang PNS terlibat dalam aktivitas ujaran kebencian. “Larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas ujaran kebencian antara lain dilarang mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, serta membenci Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah,” paparnya.

Selain itu, Sekjen Niken menyebutkan PNS juga dilarang menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. “Pelanggaran netralitas PNS dan larangan ujaran kebencian dapat dilaporkan melalui email disiplin@kominfo.go.id, yang disertai bukti-bukti antara lain berupa link, screenshoot dan lain-lain,” tandasnya. (sumber kominfo.go.id)