Apa yang diharapkan ketika pengusaha berpolitik?

Pengusaha yang kini masuk berpolitik kini bukan menjadi hal yang baru dan asing lagi. Bahkan beberapa dari mereka menjadi politikus handal dan mampu menjadi pemimpin partai. Sebut saja Surya Paloh, Abdurizal bakrie, Hary Tanoe, dan sebagainya.

Puncaknya adalah Jokowi yang menjadi presiden selama 2 kali berturut-turut semenjak 2014 yang lalu. Masuknya pengusaha ke bidang politik mulai ramai semenjak era reformasi. Pada era reformasi bidang politik menjadi terbuka bagi siapa saja yang ingin terjun ke dalam bidang politik, entah itu politikus murni melalui pengkaderan partai, simpatisan, artis, bahkan pengusaha.

Yang terbaru dan membuat fenomena pengusaha masuk ke dalam politik tentu saja adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung presiden Jokowi yang juga merupakan pengusaha sukses. Usahanya sudah merambah ke banyak kota di Indonesia dan beberapa waktu lalu membuat brand usaha baru bersama dengan beberapa selebritis dan adiknya Kaesang.

Simbiosis Mutualisme Bisnis VS Politik

Dalam dunia bisnis tentunya akan sangat bagus apabila memiliki payung politik. Payung politik ini akan sangat bermanfaat dalam mengamankan aset bisnis mereka. Kendati demikian, kehadiran para pengusaha dalam politik ini juga menguntungkan bagi partai politik. Karakter sebagai negosiator seorang pengusaha menjadi sangat menguntungkan ketika berkecimpung dalam dunia politik.

Menyalahagunakan kekuasaan

Namun begitu, sebagai seseorang yang sudah terjun dalam dunia politik maka ada etika politik yang harus diikuti oleh pengusaha yang terjun dalam dunia politik. Di dunia politik, tidak boleh melakukan transaksional selayaknya bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Ade IRawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) banyak para pengusaha yang terjun dalam dunia politik justru menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengembangkan dunia bisnis, memperluas akses dalam bisnisnya, dan sebagainya.

Keberadaan pengusaha dalam politikĀ 

Seberapa besar peran seorang pengusaha dalam partai politik? Dalam beberapa kasus, seperti diungkapkan di atas, banyak pengusaha yang akhirnya memegang tampuk pimpinan partai politik seperti Abu Rizal Bakrie.

Menurut pengamat politik Imam Saefullah, keberadaan pengusaha dalam dunia politik menjadi unsur penting dalam penyediaan dana. Ketika mereka menjadi kepala daerah, atau anggota dewan maka akan sangat mungkin modus memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnisnya sangat mudah dilakukan. Proyek pemerintah dibuat rekayasa agar ditangani oleh perusahaan atau bisnis milik pengusaha.

Pengamat Politik SSS, Sunardi Rinakit mengatakan bahwa konglomerat pada awalnya dengan uangnya menjadi mesin uang bagi parta politik dimana ia bergabung. Namun kemudian ia menjadi penguasa partai. Kader partai seakan tunduk kepada pengusaha karena pengusaha tersebut yang memiliki uang sebagai operasional partai.

Masih akan berlangsung hingga 10 Tahun ke depanĀ 

Fenomena pengusaha yang turun masuk ke bidang politik disinyalir akan terus menjadi trend hingga 10 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan masih mahalnya biaya kampanye dan biaya politik. Kompetisi dalam pencalonan baik itu Pilkada maupun Pemilu Legislatif membutuhkan biaya kampanye yang mahal melalui media massa, survei dan pertemuan diskusi dengan pendukung di arus bawah.

Oleh karena itu, para pengusaha yang terjun dalam bidang politik ini akan masih meramaikan perpolitikan di Indonesia sebagai penggerak dan juga sebagai penguasa dari beberapa partai politik besar yang ada di Indonesia.

Kendati begitu, seseorang pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik merupakan hal yang wajar. Yang paling penting ketika seorang pengusaha terjun dalam dunia politik jangan menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya untuk menguntungkan bisnisnya.